Trending Stock
Memuat data saham…
Sabtu, 21 November 2026 TERKINI 🌦️ Bantaeng 31°C · Gerimis
Nasional

Beredar 3 nama berpotensi kuat gantikan Gibran, kandidat Wapres Prabowo harus penuhi tiga kriteria

Beredar 3 nama berpotensi kuat gantikan Gibran, kandidat Wapres Prabowo harus penuhi tiga kriteria
PROGRAM MBG -- Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wakil Presiden RI meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri Gudang Arang Merauke, 16 September 2025. (Sekretariat Wakil Presiden RI)

Sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai calon pengganti Gibran Rakabuming Raka setelah mundur dari jabatan Wakil Presiden. Presiden Prabowo Subianto akan mengajukan dua nama kepada MPR, dengan sejumlah kriteria yang menjadi pertimbangan dalam proses pemilihan.

BANGKAPOS.COM - Gibran Rakabuming Raka menanggalkan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026).

Kursi Wapres RI pun resmi kosong setelah mundurnya Gibran.

Mengisi kekosongan kursi jabatan Wapres RI, beredar sejumlah nama yang digadang-gadang pengganti Gibran.

Di tengah proses pengisian jabatan tersebut, sejumlah nama mulai disebut berpotensi menggantikan Gibran.

Situasi ini memicu berjalannya mekanisme konstitusi, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diberi batas waktu maksimal 60 hari untuk memproses penetapan penggantinya.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, lembaganya akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden.

Surat tersebut dijadwalkan dikirim pada Jumat (13/11/2026).

“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi,” ujarnya.

Setelah menerima surat tersebut, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Kedua nama yang diajukan selanjutnya akan diperiksa oleh tim verifikasi MPR.

Pembentukan tim tersebut juga telah disepakati dalam rapat gabungan.

Adapun rapat paripurna MPR untuk memilih sekaligus mengesahkan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu (2/12/2026).

Lalu, siapa saja yang masuk dalam bursa calon wakil presiden baru?

Melansir Kompas.com, sebelum Gibran meninggalkan posisinya sebagai wakil presiden, sudah ada pertemuan antarpimpinan partai politik koalisi pemerintahan Prabowo Subianto.

Dalam diskusi tersebut muncul tiga nama yang disebut berpotensi kuat menjadi pengganti Gibran.

  • Sugiono, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra;
  • Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR;
  • Puan Maharani, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang kini menjabat Ketua DPR.

Meski demikian, pilihan calon wakil presiden disebut berpeluang lebih mengarah kepada kader Gerindra.

Jika demikian, nama yang berpotensi mengerucut adalah Sugiono, Dasco, dan satu nama lainnya, yakni Ketua MPR Ahmad Muzani.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, keputusan mengenai dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Meski begitu, Prabowo sebelumnya telah menyinggung rencana untuk bertemu dan membahas pengisian jabatan wakil presiden bersama para ketua umum partai politik yang mengusungnya pada Pemilihan Presiden 2024.

AHY Sebut Demokrat Tak Ajukan Nama

Sementara itu, Partai Demokrat memastikan tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo.

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden," kata AHY dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (13/11/2026).

AHY menjelaskan, sikap tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945. Aturan itu menyebutkan bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat.

AHY menambahkan, sikap Partai Demokrat tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui panggilan video pada Jumat pagi.

Selain itu, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan memberikan ruang bagi proses konstitusional berjalan.

Efektivitas Kerja Kabinet

Partai Gerindra menegaskan bahwa dua calon wakil presiden yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengisi kekosongan jabatan pasca-mundurnya Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar pelengkap formalitas ketatanegaraan, melainkan figur dengan kapasitas eksekusi program yang teruji.

Menurut Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso, Presiden menjadikan efektivitas kerja kabinet, pemahaman mendalam terhadap agenda strategis seperti ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi, serta kemampuan menjaga stabilitas politik dan representasi bangsa sebagai tolok ukur utama.

"Pertimbangan utamanya adalah efektivitas kerja kabinet. Siapa pun dua nama yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo ke MPR dipastikan dipilih berdasarkan rekam jejak kapasitas eksekusi program dan kemampuan membantu tugas-tugas kenegaraan Presiden secara langsung," ujar Sugiat seperti diberitakan Kompas.com.

Selain kecakapan teknokratis dalam mengeksekusi agenda prioritas seperti ketahanan pangan, kemandirian energi, dan hilirisasi, Prabowo juga menimbang kemistri atau keselarasan kerja, loyalitas, serta aspek representasi yang mencerminkan keterwakilan wilayah dan generasi.

Figur terpilih diharapkan mampu memperkokoh sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif sehingga stabilitas politik nasional terjaga hingga akhir masa jabatan.

Kendati demikian, Presiden tetap mengedepankan musyawarah bersama para pimpinan partai politik koalisi sebelum menyerahkan dua nama tersebut kepada MPR, yang telah menjadwalkan sidang paripurna pemilihan pada Rabu (2/12/2026).

Kandidat Wapres Harus Penuhi Tiga Kriteria

Dari sudut pandang analisis kebijakan dan politik, Kepala Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes memandang pemilihan wakil presiden baru harus menjawab tiga kriteria kebutuhan mendesak pemerintahan Prabowo.

Pertama, figur tersebut harus mampu mendongkrak kinerja kabinet di tengah sorotan terhadap dinamika penilaian publik.

"Satu, kebutuhannya adalah apakah akan meningkatkan kinerja pemerintahan. Karena kita tahu belakangan ini penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan sedang menurun," ujar Arya dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Kamis (12/11/2026).

Kebutuhan kedua berkaitan dengan kalkulasi elektoral jangka panjang menjelang Pemilihan Presiden 2029, di mana sosok wakil presiden diharapkan memberi kontribusi signifikan apabila Prabowo kembali mencalonkan diri.

Adapun kebutuhan ketiga adalah menjamin stabilitas di tingkat koalisi agar roda pemerintahan berjalan solid tanpa memicu perpecahan politik di tengah jalan.

"Tentu calon yang akan diusulkan juga dapat memberikan stabilitas di tingkat koalisi," papar Arya Fernandes.

Koalisi Dorong Kandidat Wapres dari Internal Gerindra

Di tengah proses penjaringan tersebut, sejumlah petinggi partai anggota koalisi pendukung pemerintah secara terbuka menyuarakan agar kandidat cawapres berasal dari internal Partai Gerindra guna menjaga soliditas.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan partainya tidak mengajukan kader dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden, seraya mengusulkan agar posisi tersebut diisi kader Gerindra.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham yang menilai pemilihan kader Gerindra atau figur nonpartisan lebih efektif mencegah gesekan antarpengurus koalisi.

Secara konstitusional, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengingatkan bahwa pengusulan dua nama cawapres mengacu pada Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yakni berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Seiring menguatnya wacana rekrutmen dari internal partai berlambang kepala garuda tersebut, sejumlah pengamat politik memetakan beberapa kader Gerindra yang dinilai berpeluang masuk dalam bursa pertimbangan.

Nama-nama tersebut antara lain Ketua Dewan Kehormatan Gerindra yang juga Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta Sekretaris Jenderal Gerindra yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono.

Selain itu, muncul pula nama Wakil Ketua Umum Gerindra yang menjabat Ketua Fraksi Gerindra DPR Budisatrio Djiwandono, Deputi Gubernur Bank Indonesia sekaligus mantan Bendahara Umum Gerindra Thomas Djiwandono, serta Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.


Sumber : BANGKAPOS.COM