Menkeu Keluhkan Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun, MUI Usul Manfaatkan Dana Zakat

MUI mengusulkan agar zakat yang dibayarkan melalui Baznas dan LAZ dapat diperhitungkan sebagai pembayaran atau pengurang pajak. Usulan ini muncul ketika pemerintah masih menghadapi kekurangan penerimaan pajak Rp514 triliun untuk memenuhi target APBN 2026.
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah menjadikan zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pengurang atau bagian dari pembayaran pajak. Usulan ini dinilai dapat menjadi alternatif untuk membantu pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus mengoptimalkan potensi zakat umat Islam.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, mengatakan pemerintah perlu mencari alternatif sumber pembiayaan selain pajak untuk memenuhi kebutuhan APBN. Menurut dia, pemerintah juga perlu lebih selektif dalam menentukan sasaran penerimaan pajak dengan memprioritaskan usaha berskala besar, bukan justru membebani pengusaha kecil.
"Ya, mencari alternatif selain pajak untuk menutupi APBN. Pertama, memaksimalkan wajib pajak kepada usaha berskala besar. Kedua, menjadikan zakat sebagai catatan bayar pajak," ujar Kiai Cholil saat dihubungi Republika, Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan, zakat yang dikeluarkan umat Islam melalui Baznas dan LAZ dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak. Dengan demikian, masyarakat yang telah menunaikan zakat melalui lembaga resmi dapat memperoleh pengakuan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Namun, Kiai Cholil menegaskan, mekanisme tersebut tidak boleh mengubah ketentuan syariah mengenai pengelolaan dan pendistribusian zakat. Dana zakat tetap harus disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik) sebagaimana diatur dalam Islam.
"Yaitu pajak yang dikeluarkan oleh umat melalui Baznas dan LAZ langsung dianggap sebagai pembayaran pajak. Namun demikian, tetap harus patuh pada ketentuan zakat untuk pendistribusian zakat, salah satu dari delapan macam mustahik," ujarnya.
Kiai Cholil menyebut gagasan tersebut juga sesuai dengan keputusan Kongres Umat Islam Indonesia 2026. Karena itu, dia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulan tersebut sebagai salah satu alternatif kebijakan fiskal yang mengakomodasi potensi zakat.
Sebelumnya, melalui akun Instagram pribadinya @cholilnafis, Kiai Cholil mengkritik kebijakan penggenjotan penerimaan pajak di tengah tekanan ekonomi masyarakat. Dia mengingatkan pemikiran ekonom Muslim klasik Ibnu Khaldun mengenai hubungan antara besaran tarif pajak dan penerimaan negara.
"Pajak yang ringan menghasilkan pendapatan yang besar, dan pajak yang berat menghasilkan pendapatan yang kecil," ujar Cholil mengutip Ibnu Khaldun.
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah itu menilai tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi motivasi pelaku usaha untuk berproduksi karena keuntungan mereka semakin tergerus. Bahkan, kebijakan tersebut berpotensi melemahkan sektor usaha formal dan mendorong masyarakat beralih ke sektor informal yang tidak terjangkau sistem perpajakan.
Di sisi lain, Baznas menegaskan kewajiban membayar zakat dan pajak tidak saling bertentangan. Umat Islam sebagai warga negara tetap harus menjalankan kedua kewajiban tersebut secara bersamaan.
Pimpinan Baznas Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, mengatakan pihaknya mendukung masyarakat Muslim untuk tetap patuh menunaikan zakat sekaligus membayar pajak.
"Kami mendoakan dan mendukung agar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim, itu dia harus taat zakat dan juga taat pajak. Ini bukan sesuatu yang bertentangan, tapi sebagai Muslim yang baik, dia bisa mengeluarkan pajak dan juga dia bisa mengeluarkan zakat secara patuh," ujar Rizaludin usai konferensi pers dalam Rapat Kerja Unit Pengumpulan Zakat Tahun 2026 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/11/2026).
Terkait wacana zakat sebagai pengurang pajak, Rizaludin mengungkapkan Baznas telah melakukan kajian dan tinjauan literatur terhadap penerapan kebijakan serupa di sejumlah negara. Hasilnya menunjukkan pemberian insentif pengurangan pajak melalui zakat berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat dan pajak.
Meski demikian, dia mengatakan belum ada koordinasi langsung maupun pembahasan formal dengan Kementerian Keuangan mengenai kemungkinan memasukkan dana zakat ke dalam struktur APBN.
Rizaludin menegaskan penyaluran dana zakat oleh Baznas tetap harus mengikuti ketentuan syariah, yakni diberikan kepada delapan golongan penerima zakat, terutama fakir miskin.
Menurut dia, hampir 60 persen dana zakat yang dihimpun Baznas dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan fakir miskin. Alokasi tersebut memiliki irisan dengan program prioritas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
Untuk memperkuat efektivitas penyaluran, Baznas terus mendorong integrasi data melalui Sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSE) bersama Bappenas. Langkah ini diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih dengan program pemerintah.
Usulan MUI tersebut mengemuka di tengah tantangan pemerintah mengejar target penerimaan pajak 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya mengungkapkan masih terdapat kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun untuk memenuhi target APBN tahun ini.
Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target Rp2.357,7 triliun. Pemerintah masih harus mengumpulkan sisa penerimaan tersebut pada November dan Desember 2026.
"Masih ada Rp514 triliun yang harus dikumpulkan teman-teman pajak," kata Suahasil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Sumber : republika.co.id



