Somalia Menatap Masa Depan Setelah Misi Politik PBB Berakhir

Berakhirnya Misi Bantuan Transisi PBB di Somalia (UNTMIS) menandai babak baru bagi negara tersebut dalam membangun kemandirian politik dan pemulihan nasional. Meski menghadapi tantangan kemiskinan, konflik, perubahan iklim, dan krisis kemanusiaan, Somalia mencatat kemajuan dalam pembangunan institusi negara. PBB menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan dukungan kemanusiaan dan pembangunan.
Misi Bantuan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia, yang dikenal sebagai UNTMIS, akan mengakhiri tugasnya pada Sabtu. Menurut Wakil Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB, James Swan Zenenga, meskipun berbagai tantangan besar masih tersisa, penutupan UNTMIS dilakukan setelah Somalia mencatat kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan masa-masa awal upaya internasional dalam mendukung pemulihan negara tersebut.
Somalia telah mengalami transformasi besar sejak awal 1990-an, ketika runtuhnya lembaga-lembaga pemerintahan pusat dan pecahnya perang saudara memicu konflik, ketidakstabilan, serta krisis kemanusiaan selama bertahun-tahun.
Konflik tersebut menyebabkan gelombang besar pengungsian ke luar negeri dan perpindahan penduduk di dalam negeri. Sementara itu, ketidakamanan yang terus berlangsung, proses pemilihan umum yang dipersengketakan, reformasi konstitusi, serta bencana iklim berulang, termasuk kekeringan dan banjir, semakin memperburuk kebutuhan kemanusiaan dan menghadirkan tantangan besar bagi pemulihan negara tersebut.
Tanggung Jawab Somalia
Sejumlah misi politik PBB secara berturut-turut telah mendampingi Somalia melalui berbagai tahapan penting dalam perjalanan membangun perdamaian dan memperkuat negara. Misi-misi tersebut mendukung upaya yang dipimpin oleh masyarakat Somalia untuk memulihkan tata kelola pemerintahan, membangun kembali institusi, dan mendorong rekonsiliasi nasional.
Dengan berakhirnya UNTMIS, institusi-institusi Somalia kini akan memikul tanggung jawab penuh atas pemulihan negara, dengan dukungan dari berbagai badan PBB yang masih beroperasi di negara tersebut.
“Saat ini, Somalia memiliki institusi nasional dan federal yang belum ada ketika keterlibatan politik PBB dimulai. Kemajuan telah dicapai dalam pembentukan negara, inklusi politik, proses konstitusional, kerangka hak asasi manusia, serta pengembangan struktur pemerintahan yang memungkinkan pengambilan keputusan dipimpin oleh masyarakat Somalia,” kata Zenenga.
“Namun, keterlibatan berkelanjutan dari komunitas internasional tetap penting untuk mempertahankan kemajuan dan menangani berbagai prioritas yang belum terselesaikan,” tambahnya.
Dukungan Kemanusiaan dan Pembangunan
Keterlibatan tersebut mencakup sekitar 25 entitas PBB yang masih bekerja di seluruh Somalia dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung pembangunan.
Pada September lalu, sebuah pasar sayur yang kondisinya memprihatinkan di kota Balcad mendapatkan perbaikan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), badan migrasi PBB.
Kini, pasar tersebut memiliki 56 kios yang kokoh, pasokan air bersih, dan penerangan tenaga surya. Sekitar 70 persen kios dialokasikan kepada rumah tangga yang dikepalai perempuan, usaha yang dipimpin perempuan, dan usaha kecil.
Di wilayah lain, Kementerian Kesehatan Somalia bekerja sama dengan UNICEF meluncurkan pedoman nasional mengenai perawatan bayi baru lahir, termasuk bayi yang lahir dengan berat badan rendah atau dalam kondisi sakit.
Di Puntland, tempat hampir satu juta anak tidak bersekolah, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mendukung program pemberian makanan di sekolah. Program ini menghubungkan 1.330 petani dan nelayan lokal dengan sekolah-sekolah yang melayani 18.700 anak. Dengan demikian, anak-anak mendapatkan makanan, sementara keluarga mereka memperoleh penghasilan.
Sementara itu, di Baidoa, para ahli penanganan ranjau dari UNMAS membantu otoritas Somalia memberikan edukasi kepada ratusan siswa dan guru tentang cara mengenali bahaya bahan peledak.
Krisis yang Kompleks
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyebut situasi di Somalia sebagai salah satu krisis paling kompleks di dunia.
Konflik dan guncangan iklim terus memperburuk satu sama lain. Keluarga yang sebelumnya mengungsi akibat kekeringan atau pertempuran sering kali kembali kehilangan tempat tinggal untuk kedua atau ketiga kalinya akibat banjir atau kekerasan baru.
Tahun ini, sebanyak 4,8 juta warga Somalia dari total populasi yang sedikit di bawah 20 juta jiwa membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Lembaga-lembaga bantuan mengajukan permintaan pendanaan sebesar 852 juta dolar AS untuk menjangkau 2,4 juta orang, atau hanya sekitar setengah dari jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan. Namun, hingga pertengahan Oktober, dana yang berhasil diterima baru mencapai sekitar 35 persen dari total kebutuhan tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB juga menyerukan agar dukungan internasional terus diberikan untuk mengatasi ancaman kelompok teroris Al-Shabaab serta membantu Somalia menjalani transisi keamanan secara bertahap dan berkelanjutan.
Ke depan, salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi para pemimpin Somalia setelah Oktober adalah kemiskinan.
Mereka perlu mengatasi persoalan tersebut sekaligus menjaga stabilitas perekonomian yang masih rapuh. Perekonomian Somalia sangat bergantung pada pertanian subsisten, peternakan, kiriman uang dari keluarga yang tinggal di luar negeri, serta penggembalaan ternak.
Menurut OCHA, Somalia mengimpor lebih dari 90 persen kebutuhan pokoknya.
PBB Tetap Berada di Somalia
Meskipun UNTMIS mengakhiri tugasnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak meninggalkan Somalia. Badan-badan PBB yang bergerak di bidang kemanusiaan dan pembangunan akan terus mendukung Somalia dan masyarakatnya.
“Hari ini bukanlah akhir dari kemitraan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Somalia,” kata Wakil Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB, Zenenga.
“Ini menandai berakhirnya satu babak dan dimulainya babak yang baru.”
Sumber : news.un.org



