Trending Stock
Memuat data saham…
Sabtu, 21 November 2026 TERKINI 🌤️ Bantaeng 31°C · Cerah berawan
Nasional

Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Dampak Iuran Dana Cadangan Pesangon

Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Dampak Iuran Dana Cadangan Pesangon
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan rencana pembentukan lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP)

APINDO meminta pemerintah mengkaji dampak iuran Dana Cadangan Pesangon (DCP) terhadap likuiditas dan investasi perusahaan serta menyelaraskannya dengan program jaminan sosial yang sudah ada. Di sisi lain, KSPI mendukung pengelolaan DCP oleh Danantara, sedangkan buruh Jawa Barat mengusulkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola.

JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan rencana pembentukan lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) bukan sekadar penunjukan sebuah lembaga sebagai pengelola. Shinta menilai rancangan mekanisme tersebut harus memberikan kepastian tanpa menciptakan tumpang tindih kewajiban yang tidak proporsional bagi perusahaan.

"Saat ini, perusahaan telah berkontribusi dalam berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," ujar Shinta saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Shinta menyampaikan sejumlah perusahaan juga telah memiliki program dana pensiun melalui DPPK maupun DPLK. Ia menyebut kehadiran DCP perlu diharmonisasikan dengan seluruh mekanisme yang telah berjalan, termasuk memperjelas perbedaan fungsi antara pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dana pensiun.

"Pesangon memiliki karakteristik berbeda dari pensiun karena kebutuhan pembayarannya dapat timbul sewaktu-waktu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja," ucap Shinta.

Shinta mengatakan harmonisasi antara UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), regulasi jaminan sosial, dan UU Ketenagakerjaan menjadi kunci agar pengaturan DCP tidak menimbulkan tumpang tindih kewajiban maupun ketidaksinkronan antarskema pelindungan pekerja. Shinta menyampaikan dunia usaha juga memandang penting agar penentuan lembaga pengelola mempertimbangkan optimalisasi infrastruktur yang sudah tersedia.

"Penggunaan infrastruktur program yang sudah berjalan perlu menjadi bagian dari evaluasi desain kebijakan, termasuk dari sisi efektivitas pengelolaan, efisiensi pembiayaan, dan akuntabilitas," lanjut Shinta.

Di sisi lain, apabila DCP nantinya mewajibkan perusahaan menyetorkan dana secara berkala kepada lembaga pengelola baru, dampaknya terhadap likuiditas, modal kerja, dan kemampuan investasi perusahaan perlu dikaji secara mendalam. Shinta menyampaikan dampak tersebut juga tidak akan seragam antarsektor maupun antarperusahaan.

Shinta mengatakan kepastian pembayaran hak pekerja harus dibangun melalui mekanisme yang berkelanjutan, termasuk tata kelola dana yang transparan, akuntabel, dan memiliki pengawasan yang memadai. Dengan masih terbukanya penyusunan peraturan pelaksanaan, APINDO mendorong pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian dampak dan harmonisasi dengan sistem jaminan sosial yang sudah ada, serta melibatkan seluruh pihak yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk dunia usaha, dalam pembahasan desain kebijakan secara substantif.

KSPI Dukung DCP Dikelola Danantara

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendukung pembentukan DCP. Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan mekanisme DCP harus menggunakan perhitungan aktuaria dengan mempertimbangkan formula pesangon, masa kerja, dan besaran upah pekerja. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan perhitungan aktuaria baru sebelum menentukan besaran iuran yang berlaku.

"KSPI mengusulkan adanya batas upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan iuran atau ceiling wages. Tujuannya agar besaran iuran tetap proporsional, terutama bagi pekerja yang memiliki penghasilan sangat tinggi," ujar Iqbal dalam keterangan tertulisnya.

Meski demikian, ucap Iqbal, penerapan batas upah tidak boleh mengurangi hak pesangon pekerja. Apabila terdapat selisih antara dana yang dibayarkan lembaga penyelenggara dan hak pesangon yang seharusnya diterima pekerja, kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab pengusaha. Hal yang sama berlaku apabila perjanjian kerja bersama (PKB) memberikan hak pesangon lebih besar daripada ketentuan minimum undang-undang.

“Kalau dalam perjanjian kerja bersama disepakati pesangon tiga kali ketentuan, yang satu kali diambil dari lembaga penyelenggara, sedangkan kekurangannya dibayar perusahaan. Jadi tidak ada hak pekerja yang hilang," ujar Iqbal.

Said Iqbal membantah anggapan bahwa kewajiban membayar iuran DCP akan menjadi beban tambahan yang tidak dapat ditanggung perusahaan. Menurutnya, pembayaran pesangon merupakan kewajiban yang sudah lama dikenal dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia.

“Pemerintah justru ingin membantu perusahaan agar bebannya tidak berat ketika terjadi PHK. Caranya, kewajiban pesangon itu dicicil dalam bentuk iuran. Ini win-win solution bagi pengusaha dan buruh,” ungkap Iqbal.

Iqbal menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran dana cadangan pesangon. Iqbal meminta pelanggaran kewajiban iuran dapat dikenai sanksi administratif hingga sanksi terberat berupa penutupan kegiatan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau tidak membayar iuran dana cadangan pesangon, ada sanksi administratif sampai penutupan perusahaan. Tetapi kalau kemudian tidak membayar pesangon kepada pekerja, ada ketentuan pidana tersendiri,” kata Iqbal.

Buruh Jabar Dukung BPJS Ketenagakerjaan Kelola DCP

Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Jawa Barat mendukung dana cadangan pesangon dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mereka menegaskan bahwa dana pesangon merupakan hak buruh yang dilindungi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

"Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI berpandangan dan mendukung agar dana cadangan pesangon tersebut dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan mengingat pesangon adalah hak buruh," ucap Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto, Rabu (18/11/2026).

Ia menuturkan kelahiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan perlindungan jaminan pesangon terhadap pekerja atau buruh yang di-PHK oleh perusahaan. Hal itu sejalan dengan adanya ketentuan yang mewajibkan perusahaan menyediakan dana cadangan pesangon.

"Lahirnya pasal tersebut dikarenakan banyak terjadi PHK karena perusahaan tutup, pailit, buruh tidak mendapatkan pesangon sehingga diperlukan kepastian hukum untuk melindungi pesangon," kata dia.

Ia mengatakan dana cadangan pesangon wajib dibayarkan oleh perusahaan setiap bulan melalui lembaga yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk mengelola dana tersebut. Roy menyebut BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah mengelola Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Program-program jaminan hak buruh tersebut telah dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan sejak masih bernama ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja) tahun 1977, sehingga kami berpandangan BPJS Ketenagakerjaan sangat memenuhi syarat dan berpengalaman dalam mengelola dana buruh," kata dia.

Selain itu, di BPJS Ketenagakerjaan terdapat Dewan Pengawas dari unsur serikat pekerja, serikat buruh, serta pemberi kerja atau pengusaha yang bertugas mengawasi pengelolaan dana hak buruh di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, lembaga lain dinilai belum memiliki pengalaman dalam mengelola jaminan hak buruh.

"Pimpinan Pusat meminta kepada pemerintah untuk menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola dana cadangan pesangon," kata dia.


Sumber : republika.co.id