Mengapa Listyo Sigit dkk Sadap HP Prabowo tapi Gibran Tidak? Ini Analisis Mantan Ketua MK

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menduga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak termasuk sasaran penyadapan karena dinilai tidak memiliki relevansi politik bagi pihak yang diduga melakukan penyadapan. Sebaliknya, Presiden Prabowo disebut berpotensi menjadi sasaran karena memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan keputusan.
SURYA.co.id - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengungkap dugaan alasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menjadi sasaran penyadapan yang diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Menurut Jimly, kemungkinan nomor telepon Gibran tidak masuk dalam daftar penyadapan cukup besar karena dinilai tidak memiliki relevansi politik yang dibutuhkan oleh pihak penyadap.
Sebaliknya, Presiden Prabowo Subianto justru disebut sebagai salah satu pihak yang diduga menjadi sasaran.
Jimly menilai, penyadapan terhadap pejabat tinggi negara dan tokoh politik berpotensi berkaitan dengan kepentingan tertentu, terutama karena mereka memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.
Pandangan tersebut disampaikan Jimly saat membahas dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat.
Ia juga meminta agar kepolisian membuka data teknis untuk memastikan siapa saja yang nomor teleponnya masuk dalam daftar penyadapan.
"Saya rasa itu nanti akan ada datanya (apakah Gibran disadap)," kata Jimly, dikutip SURYA.co.id dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (6/11/2026).
"Kita boleh berharap dari kepolisian itu mengungkap, kan sudah ada itu datanya di IT itu kan sudah ada nomor mana saja (yang disadap)," sambungnya.
Gibran Kemungkinan Tidak Masuk Daftar Penyadapan
Jimly memperkirakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan termasuk pihak yang menjadi target penyadapan.
Perkiraan tersebut didasarkan pada penilaiannya mengenai relevansi politik seseorang bagi pihak yang melakukan penyadapan.
Menurut Jimly, penyadapan kemungkinan lebih diarahkan kepada orang-orang yang memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan politik dan pemerintahan.
Dalam pandangan tersebut, posisi Gibran dinilai tidak memiliki kebutuhan penyadapan yang sama dengan sejumlah pejabat lain yang memegang kewenangan strategis.
"Besar kemungkinan Wapres tidak ada karena tidak ada kebutuhan untuk disadap," jelasnya.
Jimly kemudian menjabarkan siapa saja yang menurutnya lebih berpotensi menjadi sasaran. Mereka adalah Presiden, para menteri, ketua partai politik, hingga anggota DPR.
"Yang perlu disadap ini yang ngambil keputusan, presiden, menteri-menteri, ketua-ketua partai, DPR, karena ada kemanfaatan politiknya," bebernya.
Pernyataan Jimly tersebut menunjukkan bahwa ia melihat dugaan penyadapan bukan semata-mata sebagai persoalan teknis komunikasi, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan politik.
Orang-orang yang memiliki akses terhadap informasi strategis dan kewenangan mengambil keputusan dinilai mempunyai relevansi lebih besar bagi pihak yang ingin memperoleh informasi melalui penyadapan.
Meski demikian, penilaian tersebut merupakan dugaan dan analisis Jimly. Kepastian apakah Gibran maupun pejabat lainnya benar-benar disadap tetap membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan data.
Jimly Pernah Memastikan Nomor Teleponnya Tidak Disadap
Di tengah dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat dan tokoh politik, Jimly mengaku sempat mencari tahu apakah nomor teleponnya ikut masuk dalam daftar sasaran.
Hal itu tidak terlepas dari posisi Jimly sebagai mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Ia ingin memastikan apakah aktivitas komunikasinya turut menjadi perhatian pihak yang diduga melakukan penyadapan.
"Saya sudah tanya, 'eh nomor saya ada nggak sebagai mantan ketua KPRP, jangan-jangan ada itu (disadap).'," ucapnya.
Jimly mengaku mendapatkan jawaban bahwa nomor teleponnya tidak termasuk dalam daftar penyadapan. Informasi tersebut membuatnya merasa aman dari dugaan tindakan penyadapan.
"Ada yang bilang sama saya, 'oh enggak ada, Prof.' Aman berarti. Jadi sudah ada itu tinggal dicek," imbuhnya.
Pengalaman tersebut kemudian ia gunakan untuk menggambarkan kemungkinan Gibran juga tidak menjadi sasaran penyadapan.
Jimly kembali menegaskan bahwa seseorang bisa saja tidak masuk daftar karena dinilai tidak mempunyai kepentingan tertentu bagi pihak yang melakukan penyadapan.
"Kalau Wapres kira-kira bisa enggak ada itu. Kayak saya, enggak ada juga nama saya karena enggak dianggap penting kan," ucap pungkasnya.
Meski demikian, kepastian mengenai daftar nomor yang disadap tidak cukup hanya berdasarkan perkiraan atau keterangan informal. Pengungkapan data teknis menjadi penting agar publik mengetahui siapa saja yang benar-benar menjadi sasaran dan bagaimana penyadapan tersebut dilakukan.
Prabowo Disebut Sangat Anti Penyadapan Sejak Dulu
Berbeda dengan perkiraannya mengenai Gibran, Jimly justru menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut Prabowo sejak lama memiliki sikap sangat berhati-hati terhadap kemungkinan komunikasi pribadinya disadap.
Menurut Jimly, sikap tersebut bahkan terlihat dari kebiasaan Prabowo yang disebut tidak menggunakan telepon genggam.
Orang-orang yang hendak bertemu dengannya juga harus meninggalkan handphone di luar ruangan pertemuan.
"Pak Presiden Prabowo ini sejak dari zaman dulu, dia itu paling anti sadap," kata Jimly.
"Maka dia tidak pernah pakai handphone, dan kalau ada tamu mau ketemu sama dia, HP-nya mesti ditaruh di luar," sambungnya.
Kebiasaan tersebut, menurut Jimly, memperlihatkan betapa seriusnya Prabowo menjaga komunikasi dan informasi yang bersifat pribadi maupun strategis.
Karena itu, dugaan bahwa dirinya justru menjadi korban penyadapan disebut menimbulkan kekecewaan mendalam bagi Prabowo.
Jimly menilai, kondisi tersebut dapat menjelaskan mengapa persoalan penyadapan dipandang sebagai masalah serius oleh Presiden.
"Jadi sikap batin dia (Prabowo) itu sejak lama dia anti sadap. Tiba-tiba dia kena sadap, dia betul-betul merasa dikhianati," jelasnya.
Jimly juga menilai sikap tegas yang diambil Prabowo terhadap para tersangka dapat dipahami dari sudut pandang tersebut.
Ia menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan persoalan kecil karena menyangkut kepercayaan dan keamanan komunikasi kepala negara.
"Jadi saya rasa masuk akal kalau dia bertindak tegas berkenaan dengan soal ini," ujarnya.
Jimly Duga Ada Motif Politik di Balik Penyadapan Pejabat Tinggi
Lebih jauh, Jimly meyakini dugaan penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah pejabat tinggi tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan adanya kepentingan politik.
Ia menilai penyadapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi strategis dapat memberikan keuntungan informasi bagi pihak tertentu. Sebab, pejabat tinggi negara dan tokoh politik memiliki akses terhadap berbagai proses pengambilan keputusan.
"Semua pejabat-pejabat tinggi (disadap). Pasti itu ada motif politik," kata dia.
Jimly juga menyinggung istilah partai cokelat atau parcok yang selama ini digunakan untuk menggambarkan dugaan keterlibatan kepolisian dalam dinamika politik.
"Kelihatan memang selama ini kan ada istilah parcok, partai cokelat maksudnya polisi. Polisi ini sudah mengalami politisasi," imbuhnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan kekhawatiran Jimly terhadap independensi institusi kepolisian. Menurutnya, aparat penegak hukum seharusnya menjalankan tugas sebagai alat negara yang melayani kepentingan masyarakat, bukan terlibat dalam kepentingan kelompok atau kekuatan politik tertentu.
Apabila institusi kepolisian terseret dalam kepentingan politik, kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut berpotensi terganggu. Karena itu, dugaan penyadapan yang melibatkan pejabat tinggi perlu diusut secara transparan dan tidak berhenti pada penetapan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Jadi Momentum Reformasi Polri
Bagi Jimly, persoalan dugaan penyadapan bukan hanya menyangkut hubungan antara Prabowo dan pihak-pihak yang diduga berada di balik tindakan tersebut. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya membangun institusi kepolisian yang independen, netral, dan terbebas dari pengaruh politik.
Ia berharap reformasi Polri mampu memastikan bahwa lembaga tersebut tidak digunakan untuk memenuhi kepentingan politik pihak tertentu.
"Inilah sebetulnya salah satu yang mau kita reformasi biar dia independen, netral, jangan kemasukan aspirasi-aspirasi politik dan jangan dipimpin perlakuan seperti partai ini," kata Jimly.
Jimly menegaskan, kepolisian harus memiliki perlindungan dari intervensi politik agar dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai kepentingan negara serta masyarakat.
"Jadi itu aspirasi yang harus kita perbaiki dari kinerja kepolisian supaya dia menjadi secure from politics," ucapnya.
Sumber : SURYA.co.id



