Trending Stock
Memuat data saham…
Sabtu, 21 November 2026 TERKINI 🌤️ Bantaeng 31°C · Cerah berawan
Nasional

DPR Sudah dalam Tahap Finalisasi RUU Perampasan Aset

DPR Sudah dalam Tahap Finalisasi RUU Perampasan Aset
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra © Dok Istimewa

Komisi III DPR RI memasuki tahap finalisasi RUU Perampasan Aset. Tim perumus dan tim sinkronisasi telah menyelesaikan pembahasan DIM, dengan target pengesahan pada Desember 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi III DPR RI memfinalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Hal itu dilakukan setelah dalam beberapa waktu terakhir membahas dan mendiskusikan substansi RUU tersebut.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) telah menyelesaikan tugasnya dalam merumuskan sejumlah hasil pembahasan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset. RUU tersebut diproyeksikan disahkan pada Desember 2026.

"Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja," kata Soedeson di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Menurut dia, timus dan timsin telah melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) guna menyesuaikan tata bahasa dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Soedeson menyebutkan bahwa timus dan timsin juga telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Panja.

Tugas mereka meliputi perbaikan redaksional, seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca, serta konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset diharapkan tidak lagi menimbulkan multitafsir ketika disahkan.

"Timus dan timsin telah melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan, serta sinkronisasi isi pasal agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran, atau ketidaksesuaian antara satu dengan pasal lainnya," ucap Soedeson.

Dia juga menyampaikan bahwa RUU tersebut kini telah disepakati untuk mengalami perubahan nomenklatur menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, sesuai hasil pembahasan.

"Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama," kata Soedeson.

Berdasarkan agenda, Komisi III DPR RI pada Rabu juga akan menuntaskan tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset untuk kemudian dibawa ke tingkat berikutnya, yakni Rapat Paripurna DPR RI. Agenda tersebut diperlukan agar RUU dapat disetujui menjadi Undang-Undang.


Sumber : REPUBLIKA.CO.ID