Trending Stock
Memuat data saham…
Sabtu, 21 November 2026 TERKINI 🌦️ Bantaeng 31°C · Gerimis
Internasional

Anak-anak Suriah Tanpa Dokumen ‘Menanggung Harga’ Perang dan Undang-Undang yang Mengucilkan Para Ibu

Anak-anak Suriah Tanpa Dokumen ‘Menanggung Harga’ Perang dan Undang-Undang yang Mengucilkan Para Ibu

Anak-anak Suriah yang lahir selama konflik menghadapi kesulitan memperoleh dokumen resmi, pendidikan, layanan kesehatan, dan kewarganegaraan akibat undang-undang yang membatasi hak ibu mewariskan kewarganegaraan. Pemerintah Suriah tengah mengupayakan reformasi hukum untuk memberikan hak kewarganegaraan kepada anak-anak dari ibu warga Suriah.

“Seorang anak yang lahir di tengah perang tidak pernah memilih perang, tidak memilih ayahnya mengalami penghilangan paksa, dan tidak memilih pernikahan ibunya yang tidak tercatat secara resmi. Namun, hanya mereka yang harus menanggung akibatnya, dalam hal pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, dan martabat,” kata Monia Ammar, salah satu anggota Komisi Penyelidikan Internasional Independen untuk Suriah.

Ammar menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah panel tingkat tinggi di Jenewa yang diselenggarakan bersama Pemerintah Suriah, bersamaan dengan peluncuran dokumen kebijakan baru oleh Komisi mengenai persoalan tersebut.

Ia menyebut ketiadaan dokumen sebagai “salah satu konsekuensi paling serius dari warisan konflik”.

Menteri Urusan Sosial Suriah mengatakan dalam pertemuan yang sama bahwa reformasi yang memungkinkan para ibu mewariskan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka kini hampir mendapatkan persetujuan.

Persoalan ini menjadi sangat serius karena diperkirakan 12 dari setiap 13 orang yang tewas dalam perang adalah laki-laki.

‘Tembok Prosedur’

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Suriah tahun 1969, ketika ayah tidak ada, “anak tersebut berada dalam kekosongan hukum,” kata Ammar.

Ia menggambarkan undang-undang tersebut sebagai bentuk diskriminasi berbasis gender yang “dampaknya berlipat ganda bagi anak perempuan”. Aturan tersebut juga bertentangan dengan kewajiban Suriah berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Komisi tidak memiliki angka pasti mengenai jumlah anak yang terdampak, katanya. Namun, pihaknya telah mendengar kisah para janda dan ibu “yang menggendong anak-anak mereka dan tidak memiliki satu pun dokumen yang membuktikan bahwa anak-anak tersebut secara hukum diakui keberadaannya”.

Mereka menghadapi “tembok prosedur” dan stigma sosial, sehingga banyak di antara mereka akhirnya menyerah.

Ammar menyambut baik langkah-langkah yang telah diambil pihak berwenang sejak jatuhnya rezim sebelumnya. Namun, ia memperingatkan bahwa “reformasi hukum, betapapun pentingnya, tidak cukup jika dilakukan sendirian” tanpa perubahan dalam praktik dan budaya.

Dokumen tersebut menyerukan agar setiap anak didaftarkan tanpa memandang keadaan kelahirannya, dokumen alternatif diterima, serta kewarganegaraan diberikan kepada anak-anak dari ibu warga negara Suriah.

‘Tidak Terlihat’ oleh Negara

Menteri Urusan Sosial dan Ketenagakerjaan Suriah, Hind Kabawat, menceritakan kisah Maryam, seorang ibu dari Dara’a.

Maryam hidup sendirian dan harus mengungsi bersama dua anak kecil setelah kehilangan suaminya dalam perang. Pernikahannya dilangsungkan secara lokal dan kematian suaminya tidak pernah tercatat secara resmi.

“Berdasarkan undang-undang kita yang sudah ketinggalan zaman, ia tidak dapat mewariskan kewarganegaraan Suriahnya kepada anak-anaknya. Akibatnya, di mata negara, mereka menjadi tidak terlihat,” kata sang menteri.

Dalam keadaan putus asa, beberapa keluarga terkadang mendaftarkan anak-anak mereka menggunakan nama kerabat, termasuk paman dari pihak ibu, hanya agar anak-anak tersebut bisa bersekolah atau mendapatkan layanan kesehatan. Kabawat mengatakan bahwa keluarga-keluarga ini seharusnya mendapatkan dukungan, bukan hukuman.

Ia menyerukan pemberian masa tenggang hukum agar keluarga-keluarga tersebut dapat memperbaiki catatan administrasi mereka.

Masa Tenggang

Usulan yang saat ini berada dalam tahap persetujuan tersebut akan memungkinkan para ibu mewariskan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka berdasarkan kondisi tertentu, “agar tidak ada anak yang dihukum atau dibiarkan tanpa kewarganegaraan hanya karena ayah mereka hilang, meninggal dunia, atau merupakan warga negara asing”.

Kabawat menegaskan bahwa anak-anak dari para pejuang ISIS (atau Da'esh) tidak boleh dimintai pertanggungjawaban atas pilihan yang dibuat oleh ayah mereka. Ia kembali menyerukan agar negara-negara asal turut mengambil tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak-anak tersebut.

Ia mengatakan bahwa tujuan pemerintahannya adalah memastikan bahwa “Maryam dari Dara’a tidak akan pernah lagi harus bertanya-tanya apakah anak-anaknya benar-benar menjadi bagian dari negara tempat mereka dilahirkan”.


Sumber : news.un.org