Porsi Perempuan dan Anak Perempuan dalam Kematian Warga Sipil Akibat Perang Berlipat Ganda Sejak 2021

Laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan mengungkapkan bahwa sedikitnya 25 perempuan dan anak perempuan tewas setiap hari di wilayah konflik. Sekitar 750 juta perempuan dan anak perempuan kini tinggal dalam radius 50 kilometer dari konflik aktif. Kekerasan seksual terkait konflik meningkat tajam, sementara perempuan masih minim keterlibatan dalam perundingan perdamaian. PBB menyerukan perlindungan yang lebih kuat, partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, peningkatan pendanaan untuk pembangunan perdamaian yang dipimpin perempuan, serta penghentian impunitas.
Sedikitnya 25 perempuan dan anak perempuan tewas setiap hari di wilayah konflik, menurut laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan. Seiring meningkatnya jumlah korban jiwa dari kalangan warga sipil, kekerasan seksual melonjak, sementara perempuan masih sebagian besar tersisih dari perundingan perdamaian.
Sekitar 750 juta perempuan dan anak perempuan kini tinggal dalam radius 50 kilometer dari konflik aktif. Jumlah ini meningkat 40 juta dibandingkan tahun 2024 dan menjadi yang tertinggi sejak 1990.
“Perang semakin mematikan bagi perempuan dan anak perempuan, dan dunia membiarkan hal itu terjadi,” kata Wakil Direktur Eksekutif UN Women, Nyaradzayi Gumbonzvanda, kepada para jurnalis di Markas Besar PBB di New York saat memaparkan laporan tersebut.
“Bagi mereka, perang bukanlah sesuatu yang bisa mereka abaikan begitu saja dengan menggulir layar ponsel. Perang berada tepat di depan pintu rumah mereka.”
Lebih dari Sekadar Bom
Bagi perempuan dan anak perempuan yang terjebak dalam perang, ancaman yang mereka hadapi jauh melampaui medan pertempuran.
Pada 2025, PBB memverifikasi 9.788 kasus kekerasan seksual terkait konflik. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dan hampir empat kali lipat dibandingkan 2022.
Di Haiti, jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan meningkat sebesar 163 persen.
Menurut Gumbonzvanda, perempuan yang melahirkan di negara yang terdampak konflik memiliki kemungkinan lima kali lebih besar untuk meninggal akibat penyebab terkait kehamilan dan persalinan dibandingkan perempuan di negara yang stabil.
Di Gaza, kehancuran rumah sakit dan fasilitas persalinan serta terputusnya akses terhadap pasokan penting turut menyebabkan penurunan angka kelahiran hidup sebesar 41 persen dan peningkatan kasus keguguran sebesar 300 persen.
Perang juga semakin menjerumuskan perempuan ke dalam kemiskinan. Sekitar 170 juta perempuan dan anak perempuan tinggal di wilayah konflik sekaligus mengalami kemiskinan ekstrem, dengan bertahan hidup menggunakan kurang dari 3 dolar AS per hari.
Sementara itu, di negara-negara yang terdampak konflik, perempuan menghabiskan waktu lima kali lebih banyak untuk pekerjaan perawatan yang tidak dibayar dibandingkan laki-laki dan anak laki-laki.
Laporan tersebut juga memperingatkan bahwa meningkatnya penggunaan drone dan senjata jarak jauh di kawasan padat penduduk, termasuk serangan terhadap sekolah, pasar, dan rumah sakit, menimbulkan ancaman tambahan terhadap keselamatan warga sipil.
Tersisih dari Perundingan Perdamaian
Meskipun menghadapi dampak perang yang sangat besar, perempuan masih sebagian besar dikecualikan dari upaya mengakhiri konflik.
Pada 2025, perempuan hanya mencakup lima persen dari seluruh negosiator dalam 57 proses perdamaian. Angka tersebut turun dari tujuh persen pada tahun sebelumnya.
Selain itu, tidak satu pun dari 13 perjanjian gencatan senjata secara eksplisit melarang kekerasan seksual terkait konflik.
Pada saat yang sama, belanja militer global mencapai rekor 2,9 triliun dolar AS pada tahun lalu. Sementara itu, 40 persen organisasi perempuan di wilayah yang terdampak krisis memperkirakan akan menghentikan operasional mereka, baik sementara maupun permanen, dalam satu tahun mendatang akibat kekurangan pendanaan yang parah.
“Lebih banyak perempuan dan anak perempuan terjebak dalam perang dibandingkan kapan pun selama beberapa dekade terakhir. Namun, belanja militer terus meningkat dan bantuan pembangunan terus menurun,” kata Direktur Eksekutif UN Women, Sima Bahous.
UN Women menyerukan perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan, partisipasi bermakna mereka dalam proses perdamaian dan keamanan, investasi berkelanjutan dalam pembangunan perdamaian yang dipimpin perempuan, serta diakhirinya impunitas bagi para pelaku kejahatan.
“Perang adalah pilihan manusia. Begitu pula perdamaian,” ujar Gumbonzvanda.
Sumber : news.un.org



