Kantor HAM PBB Peringatkan Krisis Pengungsian di Gaza Semakin Memburuk

Kantor HAM PBB memperingatkan bahwa krisis pengungsian di Jalur Gaza semakin parah akibat perluasan wilayah penempatan militer Israel, serangan terhadap kamp pengungsian, dan pembatasan bantuan kemanusiaan. Ratusan keluarga kembali kehilangan tempat tinggal, sementara peluang warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka semakin kecil.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) memperingatkan bahwa krisis pengungsian di Jalur Gaza semakin memburuk. Israel menyatakan bertujuan memperluas wilayah penempatan militernya hingga mencakup 70 persen dari seluruh wilayah Gaza.
Penyusutan ruang hidup yang terus berlangsung telah memicu gelombang pengungsian baru di wilayah yang berdekatan dengan garis demarkasi yang dikenal sebagai “garis kuning”.
Perluasan Wilayah Militer dan Serangan yang Dilaporkan
Dalam dua pekan terakhir, OHCHR mendokumentasikan perluasan wilayah penempatan militer Israel ke arah barat di Al Shujaiyeh, Kota Gaza, serta di tiga lokasi di Gaza Tengah, yakni bagian timur Al Bureij, Deir Al-Balah, dan Al Maghazi.
Di Al Shujaiyeh, sedikitnya dua serangan Israel dilaporkan menyasar kamp pengungsian. Pasukan Israel juga dilaporkan menggunakan robot peledak untuk menghancurkan sejumlah kecil bangunan yang masih berdiri di kawasan tersebut.
OHCHR menyatakan menerima laporan bahwa pada 25 Oktober, sebuah pesawat nirawak Israel menjatuhkan amunisi ke tenda-tenda yang menjadi tempat berlindung keluarga pengungsi di persimpangan Al Shujaiyeh, dekat garis kuning. Kebakaran yang terjadi dilaporkan berlangsung selama lima jam.
Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Palestina, insiden tersebut menyebabkan 200 keluarga yang terdiri atas 800 orang terpaksa mengungsi. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan, anak-anak, dan lansia.
Harapan untuk Kembali Semakin Menipis
“Mimpi buruk pengungsian di Gaza merupakan krisis yang akut sekaligus berkepanjangan,” kata Ajith Sunghay, Kepala Kantor Hak Asasi Manusia PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki (OPT).
“Mereka yang mengungsi sebelum pengumuman gencatan senjata memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki peluang untuk kembali ke wilayah yang mereka tinggalkan. Sebagian besar wilayah tersebut tidak dapat diakses karena berada di luar apa yang disebut sebagai garis kuning. Mereka pun terus mengalami pengungsian berulang kali.”
OHCHR menyatakan bahwa sebagai kekuatan pendudukan, Israel harus menghentikan pemindahan paksa warga Palestina di dalam Jalur Gaza. Tindakan tersebut merupakan kejahatan perang dan juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Israel juga wajib memfasilitasi kepulangan warga Palestina ke rumah dan wilayah yang mereka tinggalkan secara aman dan bermartabat.
Namun, operasi militer Israel telah menyebabkan hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi berulang kali, selain mengakibatkan kerusakan dan kehancuran bangunan, berbagai struktur, serta infrastruktur sipil.
Bantuan Bahan Tempat Tinggal Dibatasi
OHCHR menyatakan bahwa pasukan Israel tampaknya memperlakukan garis kuning sebagai zona mematikan, sehingga warga Palestina tidak dapat kembali ke sisa-sisa rumah mereka di sisi lain garis tersebut.
Krisis pengungsian juga semakin parah akibat pembatasan yang diberlakukan Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan berupa bahan dan perlengkapan tempat tinggal.
“Penderitaan ini harus diakhiri. Ini adalah tahun keempat pengungsian bagi sebagian besar warga Palestina di Gaza, dan musim dingin keempat yang mereka lalui di dalam tenda-tenda yang terlalu rapuh untuk menahan hujan. Di tengah semua itu, mereka masih terus berada di bawah serangan,” kata Sunghay.
“Biarlah ini menjadi yang terakhir.”
Sumber : news.un.org



