Isu Pengelolaan Dana Pesangon oleh Danantara, Ekonom: Sangat Riskan

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai rencana pengelolaan dana cadangan pesangon (DCP) pekerja oleh Danantara sangat berisiko karena lembaga tersebut dinilai belum teruji dalam mengelola dana publik. CELIOS mengusulkan agar pengelolaan DCP dilakukan pihak swasta dengan pengawasan ketat OJK.
JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pengelolaan dana cadangan pesangon (DCP) pekerja oleh sebuah sovereign wealth fund (SWF) merupakan hal yang lumrah di sejumlah negara. Namun menurut Faisal, tidak semua SWF negara cocok melakukannya.
"Dana pensiun relatif besar di beberapa negara tertentu dan cukup potensial. Jadi ada memang yang begitu (dikelola SWF), tapi bagaimana mekanismenya, persyaratannya, karakteristiknya, itu harus dilihat lagi, tidak semua negara lantas cocok," ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Faisal menyinggung rencana pemerintah menunjuk Danantara Indonesia sebagai pengelola dana cadangan pesangon (DCP) pekerja. Menurut Faisal, Danantara seharusnya terlebih dahulu membuktikan adanya perbaikan akuntabilitas dan tata kelola.
"Karena sebagai sebuah lembaga yang mengelola dana pesangon itu sangat bergantung pada kredibilitas dan juga kepercayaan pekerja terhadap institusi yang bersangkutan," ucap Faisal.
Faisal menilai Danantara yang relatif baru belum teruji dan belum memiliki pengalaman dalam mengelola dana publik tersebut. Faisal menyampaikan Danantara harus memberikan bukti kinerja yang profesional agar layak menjadi pengelola DCP pekerja.
"Nah ini buktinya apa? Secara pengalaman kan belum, jadi sebaiknya sih menurut saya jangan, sangat riskan," lanjut Faisal.
Faisal mengingatkan kasus tata kelola dana pensiun di Asabri seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang. Danantara, lanjut Faisal, lebih baik fokus menjalankan fungsi strategis dalam memperbaiki kinerja BUMN.
"Kita sendiri tahu ada beberapa kasus selama ini, Asabri dan lain-lain yang melibatkan penyalahgunaan dana publik seperti dana pensiun seperti itu. Jadi artinya hal-hal yang seperti ini cukup riskan kalau lembaganya itu tidak kredibel," kata Faisal.
CELIOS Usulkan Pengelolaan oleh Swasta
Hal senada disampaikan Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengapresiasi rencana pemerintah menunjuk satu lembaga untuk mengelola DCP pekerja. Huda menilai gagasan tersebut bertujuan melindungi pekerja ketika perusahaan menghadapi kepailitan atau bangkrut.
"Memang sering kali, ketika perusahaan pailit, pesangon untuk pekerja menjadi prioritas yang paling terakhir, sehingga ketika harus menyetorkan pesangon, sudah tidak ada dana lagi," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin.
Huda mengatakan kehadiran sistem DCP akan memberikan jaminan kepada tenaga kerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Secara niat, lanjut dia, kebijakan ini sangat berpihak kepada pekerja dan buruh.
Huda menyampaikan sejumlah negara menerapkan kebijakan serupa dengan pengelolaan oleh BUMN di negara masing-masing serta pengawasan ketat dari dewan. Kendati begitu, Huda menilai pengelolaan DCP di bawah sebuah SWF seperti Danantara Indonesia belum tepat.
"Sebenarnya, model Temasek pun tidak mengelola DCP, apalagi ini seluruh pekerja yang jumlahnya sangat banyak," ucap Huda.
Dalam berbagai praktik, sambung Huda, terdapat persoalan terkait imbal hasil maupun jaminan atas keberadaan dana dalam lembaga tersebut. Hal ini sangat berkaitan dengan kredibilitas lembaga pengelola dana.
"Saya rasa lembaga pengelola ini tidak boleh Danantara karena akan sangat suspect digunakan untuk program pemerintah," lanjut Huda.
Huda mengatakan saat ini dana yang dimiliki Danantara banyak digunakan untuk program pemerintah yang berisiko tinggi. Huda mengkhawatirkan dana tersebut justru digunakan untuk memenuhi kebutuhan Danantara dalam upaya stabilisasi pasar keuangan.
"Menurut hemat saya, harus ada keterwakilan buruh yang dominan dalam pengelolaan dana tersebut. Bukan buruh yang ada di istana, tapi seluruh serikat mempunyai kepemilikan," ungkap Huda.
Huda juga mendorong adanya pemisahan fungsi antara dana pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan hari tua (JHT) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih. Huda mengatakan badan pengelola DCP dapat menjadi lembaga yang mengelola dana yang bisa dicairkan dengan skema tertentu, misalnya ketika terjadi kebangkrutan perusahaan.
Huda menyarankan DCP dapat dikelola pihak swasta dengan pengawasan ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, kekhawatiran bahwa dana akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan minimnya transparansi dapat dihindari.
"Hadirnya pihak swasta bisa menjadi opsi yang lebih rasional bagi pekerja ataupun perusahaan. Sistem lainnya berupa diserahkan kepada pekerja untuk DCP ini akan dikelola oleh siapa, swasta atau lembaga pemerintah," kata Huda.
Danantara sendiri telah membantah akan mengelola dana cadangan pesangon (DCP) pekerja. Danantara Indonesia mengaku menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon.
"Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," tulis pernyataan Tim Komunikasi Danantara Indonesia yang diterima Republika di Jakarta, Senin.
Sumber : republika.co.id



